Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) mengumumkan perubahan kebijakan signifikan yang melarang transgender bermain di kompetisi sepak bola wanita. Aturan tersebut akan dimulai musim depan. Keputusan ini menyusul putusan Mahkamah Agung Inggris yang menegaskan definisi “wanita” berdasarkan jenis kelamin biologis.
“Kami memahami bahwa ini akan sulit bagi orang-orang yang hanya ingin memainkan permainan yang mereka sukai dengan gender yang mereka identifikasi,” ujar FA dalam pernyataan resminya. “Kami telah menghubungi para wanita transgender terdaftar yang saat ini bermain untuk menjelaskan perubahan tersebut.”
Dampak Putusan Mahkamah Agung
Perubahan kebijakan FA ini berlaku untuk semua level sepak bola wanita di Inggris, mulai dari level amatir hingga profesional, dan akan efektif per 1 Juni 2025. Sebelumnya, FA memperbolehkan partisipasi wanita transgender asalkan kadar testosteron mereka memenuhi batas tertentu. Namun, setelah putusan pengadilan, kebijakan tersebut dicabut sepenuhnya.
FA menegaskan, “Sebagai badan pengelola olahraga nasional, peran kami adalah membuat sepak bola dapat diakses oleh sebanyak mungkin orang, dengan mematuhi hukum dan kebijakan sepak bola internasional yang ditetapkan oleh UEFA dan FIFA.”
BACA JUGA: Persija Jakarta Resmi Akhiri Kerja Sama dengan Carlos Pena
Reaksi dan Implementasi di Olahraga Lain
Langkah FA ini sejalan dengan tren di berbagai olahraga lainnya. Asosiasi Sepak Bola Skotlandia (SFA) juga telah memperbarui kebijakannya dengan melarang wanita transgender bermain di kompetisi wanita. Selain itu, rugby union, atletik, renang, bersepeda, dan triatlon di Inggris telah memberlakukan larangan serupa.
Sementara itu, Dewan Kriket Inggris dan Wales (ECB) masih meninjau kebijakan mereka di level akar rumput, meskipun telah melarang partisipasi wanita transgender di level elit setidaknya selama setahun. Asosiasi Biliar dan Snooker Profesional Dunia juga sedang mempertimbangkan perubahan kebijakan inklusi transgender mereka.
Masa Depan Inklusivitas dalam Olahraga
Keputusan FA ini menuai pro dan kontra. Di satu sisi, kebijakan ini dianggap sebagai upaya menjaga keadilan kompetitif di sepak bola wanita. Di sisi lain, kritik muncul karena dianggap membatasi hak partisipasi atlet transgender.
FA menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat dinamis dan dapat berubah jika ada perkembangan baru dalam hukum atau sains. “Ini adalah masalah yang kompleks, dan posisi kami selalu adalah jika terjadi perubahan materi dalam hukum, ilmu pengetahuan, atau pengoperasian kebijakan dalam sepak bola akar rumput maka kami akan meninjaunya dan mengubahnya jika perlu,” tambah pernyataan mereka.
Dengan kebijakan baru ini, FA berharap dapat menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap hukum, keadilan olahraga, dan inklusivitas—meskipun jalan tengah tersebut tidak mudah dicapai.
